SENTILAN KPK DIABAIKAN TOTAL! Bahas KUA-PPAS di Hotel Bandung, Rp149 Miliar Gedung Dewan Dibiarkan Kosong

SENTILAN KPK DIABAIKAN TOTAL! Bahas KUA-PPAS di Hotel Bandung, Rp149 Miliar Gedung Dewan Dibiarkan Kosong

KAB. BANDUNG BARAT — Ketua Pokja Wartawan KBB mengecam keras sikap DPRD KBB dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang secara sengaja dan terang-terangan mengabaikan sentilan keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menggelar rapat-rapat di hotel. Justru di tengah sorotan publik yang memuncak itu, DPRD KBB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan sengaja menggelar pembahasan krusial Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 di sebuah hotel di Kota Bandung, berlangsung selama tiga hari penuh dari tanggal 15 hingga 17 September 2026. Padahal, Gedung DPRD KBB yang telah menghabiskan anggaran rakyat sebesar Rp149 miliar sudah siap digunakan dan dilengkapi fasilitas rapat yang lengkap dan memadai.

KPK telah berulang kali menegaskan secara terbuka bahwa rapat-rapat yang bisa dilakukan di kantor, wajib dilakukan di kantor. Sewa hotel, akomodasi, dan konsumsi kegiatan di luar kantor adalah bentuk pemborosan uang negara yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Namun peringatan keras itu seakan hanya masuk lewat satu telinga dan keluar lewat telinga yang lain bagi para wakil rakyat KBB. Bukti paling nyata: pembahasan KUA-PPAS yang sejatinya adalah urusan rutin yang bisa dilakukan di gedung dewan sendiri, malah dipindahkan ke hotel dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali.

“KPK SUDAH BERSUARA KERAS: STOP RAPAT DI HOTEL! Tapi DPRD KBB dan TAPD menjawab dengan tindakan: ‘Kami tetap mau di hotel!’ Ini bukan sekadar kelalaian, Bapak-Ibu. Ini adalah pembangkangan terang-terangan terhadap himbauan lembaga pemberantas korupsi negara! Di satu sisi mereka membicarakan pemangkasan dan penghematan anggaran daerah, di sisi lain mereka dengan santai menghamburkan ratusan juta rupiah hanya untuk kenyamanan pribadi di hotel. Di mana konsistensinya? Di mana rasa malunya? Gedung Rp149 MILIAR milik rakyat dibiarkan kosong, sementara uang rakyat terus disedot untuk biaya sewa hotel yang tidak perlu!” tegas Ketua Pokja Wartawan KBB dengan nada bergetar karena kemarahan.

Tidak ada satu pun alasan yang bisa diterima akal sehat untuk memindahkan pembahasan KUA-PPAS ke hotel. Seluruh dokumen, data, dan kebutuhan teknis tersedia di kantor masing-masing. Ruang rapat paripurna, ruang komisi, hingga ruang kerja TAPD sudah tersedia lengkap di kompleks perkantoran Pemkab KBB. Semua alasan klasik seperti “belum siap fasilitas”, “kurang ruang”, atau “butuh suasana baru” sudah tidak relevan lagi. Satu-satunya kebenaran yang tersisa: para pejabat ini merasa lebih nyaman berhura-hura di hotel daripada bekerja di gedung yang dibangun dari keringat rakyat. Dan yang paling menyakitkan: mereka melakukan itu tepat setelah KPK memperingatkan agar tidak melakukannya.

Pokja Wartawan KBB menuntut DPRD KBB dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk membatalkan segera kegiatan di hotel tersebut dan memindahkan seluruh pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD ke gedung dewan sendiri. Seluruh biaya yang telah direncanakan untuk kegiatan di hotel harus dikembalikan utuh ke kas daerah. Jika tetap dilanjutkan, maka DPRD KBB dan TAPD telah membuktikan kepada seluruh rakyat KBB: mereka tidak hanya mengabaikan KPK, tetapi juga meremehkan suara rakyat yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan anggaran yang lahir dari pemborosan yang melanggar peringatan KPK, tidak layak untuk disahkan.

TABEL FAKTA — DIPERBARUI

Poin Fakta Nyata
Peringatan KPK –  Ditegaskan berulang kali: Dilarang rapat di hotel — pemborosan anggaran negara
Respon DPRD KBB !!  Dianggap tidak ada: Tetap gelar rapat di hotel Bandung 15–17 September 2026
Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD 2026 bersama TAPD
Lokasi Hotel di Kota Bandung — ❌ Bukan di Gedung DPRD KBB
Biaya Gedung Dewan Rp149 Miliar , Sudah siap & lengkap sejak Juni 2025
Alasan yang ada – TIDAK ADA ALASAN: Semua fasilitas tersedia di kantor
Tuntutan Pokja Wartawan Batalkan rapat di hotel — pindah ke gedung dewan — kembalikan

KPK MENYURUH: DI KANTOR SAJA!

DPRD KBB MENJAWAB: KAMI PILIH DI HOTEL!

Gedung Rp149 Miliar Dibiarkan Kosong

Pembahasan KUA-PPAS Tetap di Hotel Bandung

“Mereka Tahu Itu Salah, Tapi Tetap Melakukannya — Itulah Pembangkangan!”