BANDUNG BARAT, JABAR – Suasana Gedung Baru DPRD Kabupaten Bandung Barat, Kamis , 19 Juni 2025, tampak megah dan penuh semangat. Kursi-kursi terisi oleh tamu undangan dari berbagai unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga. Di dalam gedung DPRD baru ini, digelar Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat (KBB). Namun di balik parade sambutan dan kilas balik sejarah, acara ini justru menyisakan satu ironi: konsumsi untuk tamu berupa makanan dalam box mewah basi dan buah busuk.
Menggali Akar Sejarah, Menyusun Masa Depan
Peringatan HUT ke-18 ini dibuka dengan napak tilas sejarah panjang pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dari gagasan pemekaran wilayah tahun 1990-an hingga ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2007. Sebuah sejarah yang penuh dinamika sosial dan politik lokal, mengakar dari keinginan masyarakat Bandung bagian Barat untuk memiliki identitas otonomi yang lebih mandiri.
Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, dalam pidatonya menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai representasi dan kepercayaan publik. “Legislasi dan pengawasan harus berjalan dengan partisipasi terbuka dari masyarakat,” ujarnya.
Bupati Jeje Ritchie Ismail memanfaatkan podium untuk menyampaikan sejumlah capaian pembangunan, mulai dari turunnya angka kemiskinan hingga peningkatan kualitas pasar rakyat. Namun ia pun tak menutup mata terhadap berbagai pekerjaan rumah, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan tata kelola sampah yang dinilainya masih belum maksimal.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut hadir dan menyampaikan arah kebijakan provinsi ke depan. Ia menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Kita ingin membangun, tapi tidak boleh kehilangan akar: alam, keluarga, dan keteraturan,” ujarnya.
Mewah di Luar, Mengerikan di Dalam: Box Konsumsi Disorot Publik.
Namun, setelah pidato-pidato formal yang sarat visi dan nilai-nilai luhur, keluhan dan kekecewaan muncul dari para tamu. Konsumsi yang dibagikan dalam kemasan kotak mewah ternyata berisi makanan basi dan buah-buahan yang busuk. Sejumlah tamu mengeluhkan aroma tak sedap, nasi yang kering, serta lauk pauk yang tak layak untuk dimakan, dan sayur yang sudah lengket.
Tidak hanya satu dua, keluhan tersebut terdengar dari berbagai sudut ruangan. Banyak tamu akhirnya hanya diambil yang dapat dimakan saja.
Padahal konsumsi tersebut dikemas secara khusus dikemas dengan box mewah , Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panitia atau Dinas terkait mengenai pihak penyedia, besaran anggaran konsumsi, serta langkah evaluasi pasca kejadian.
Pertanyaan Soal Anggaran dan Akuntabilitas
Insiden ini bukan sekadar soal logistik yang buruk. Di tengah acara yang mengusung tema refleksi dan perbaikan tata kelola daerah, makanan basi dalam kotak mewah menjadi simbol nyata ketimpangan antara citra dan realitas pelayanan publik.
Belum ada kejelasan siapa vendor penyedia jasa katering tersebut, dan apakah dilakukan pengecekan kualitas makanan sebelum distribusi.
“Seharusnya bagian konsumsi melakukan uji layak makan sebelum dibagikan. Ini justru jadi blunder yang merusak citra seluruh acara,” ujar sumber tersebut yang tak ingin disebutkan namanya.
Pengamat tata kelola publik dari Universitas Padjadjaran, Arif Susanto, menyebut bahwa kejadian seperti ini tidak bisa dianggap remeh. “Ini bukan hanya soal makanan. Ini soal keteladanan penggunaan anggaran publik. Jika untuk acara simbolik seperti HUT saja tidak cermat, bagaimana dengan anggaran strategis lainnya?” katanya.
Catatan Ironis di Ulang Tahun Daerah
Perayaan ulang tahun daerah semestinya menjadi ruang evaluasi atas kinerja pemerintahan, sekaligus titik temu dengan masyarakat. Namun, insiden seperti ini justru memperlemah kepercayaan publik terhadap niat baik penyelenggara negara.
Di tengah deretan pidato yang membanggakan capaian, satu kotak makanan basi menjadi penanda bahwa dalam pemerintahan, simbol belum tentu sejalan dengan isi. (*)
Narasumber Pewarta: Tim Redaksi. Editor Red : Egha.
