Pokja Wartawan KBB Minimnya Alokasi Infrastrutur Jalan Dalam APBD Bandung Barat Dipertanyakan Hanya Setara 1.91 Persen Dari Total APBD
Sorotan Terhadap Minimnya Alokasi Infrastruktur Jalan dalam APBD Bandung Barat
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya total anggaran yang mencapai Rp 3,46 triliun, muncul sorotan tajam terhadap komposisi belanja, khususnya pada sektor infrastruktur jalan yang dinilai belum mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
Dari total APBD tersebut, alokasi untuk belanja pegawai tercatat sebesar Rp 1,23 triliun atau sekitar 35,63 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anggaran daerah terserap untuk kebutuhan aparatur. Sementara itu, pembangunan jalan yang menjadi salah satu urat nadi pergerakan ekonomi dan aktivitas warga, hanya dialokasikan sekitar Rp 66,12 miliar atau setara 1,91 persen dari total APBD.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas antarwilayah, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Jalan yang baik bukan sekadar fasilitas, melainkan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai keluhan masyarakat selama ini pun masih berkutat pada persoalan klasik: jalan rusak, akses yang sulit dilalui, hingga keterbatasan pembangunan di wilayah pelosok. Dengan porsi anggaran yang relatif kecil, kekhawatiran akan lambatnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang tidak terelakkan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa komposisi anggaran semestinya lebih berpihak pada kepentingan langsung masyarakat. “Belanja pegawai memang penting untuk menunjang roda pemerintahan, namun keseimbangan harus dijaga. Infrastruktur, khususnya jalan, memiliki dampak multiplier effect yang besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap salah satu analis.
Selain itu, transparansi dan keberpihakan dalam perencanaan anggaran menjadi kunci penting. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap prioritas belanja daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Tidak sedikit yang menilai bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya mendapat porsi yang lebih signifikan, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif terkait dasar penetapan alokasi tersebut. Apakah terdapat strategi jangka panjang, skema pembiayaan alternatif, atau program prioritas lain yang menjadi pertimbangan utama.
Momentum ini menjadi refleksi bersama bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan cerminan arah kebijakan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Ketika jalan sebagai akses utama masyarakat belum menjadi prioritas utama, maka wajar jika publik mempertanyakan arah pembangunan yang sedang ditempuh.
Ke depan, diharapkan adanya penataan ulang skala prioritas yang lebih berimbang, sehingga anggaran daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
