BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan Kabupaten Bandung Barat kini berada di titik bahaya, setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat anjlok tajam dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan yang tidak terduga ini memaksa Pemerintah Kabupaten memangkas berbagai kegiatan dinas secara mendadak tanpa penjelasan terbuka yang memadai bagi masyarakat.
Banyak program layanan dasar yang sudah dijanjikan kepada warga terpaksa dikurangi skala atau bahkan dihentikan total. Mulai dari perawatan fasilitas umum, program bantuan sosial, hingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang justru paling dibutuhkan saat ini.
Pokja Wartawan KBB mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Hingga kini, tidak ada laporan terbuka yang rinci mengenai penyebab anjloknya PAD, langkah pemulihan yang disiapkan, maupun alasan pemangkasan yang menekan layanan masyarakat. Bahkan target‑target pendapatan yang ditetapkan di awal tahun tampak jauh dari kenyataan lapangan.
Lebih lanjut, ketua pokja menilai perselisihan kewenangan antara eksekutif dan legislatif selama ini justru memperparah keadaan. Saat kedua lembaga masih sibuk bertukar argumen dan tarik‑ulur kepentingan, pengendalian pengelolaan keuangan daerah menjadi terabaikan. Akhirnya beban akibat merosotnya pendapatan dan terganggunya pelayanan jatuh sepenuhnya ke pundak warga Kabupaten Bandung Barat.
Pokja Wartawan KBB mendesak pemkab dan DPRD segera mempublikasikan data keuangan terbaru, mengaudit target PAD yang tidak realistis, menyusun rencana pemulihan yang terukur, dan menghentikan pemangkasan yang merugikan kepentingan publik. Jika tidak ada tindakan nyata segera, krisis anggaran ini akan semakin dalam dan sulit dipulihkan hingga tahun mendatang.
NARASUMBER PEWARTA: KETUA POKJA WARTAWAN KBB M RAUP. EDITOR RED: GHA.
